Opini - Kekuasaan KPPU Terlalu Besar: Potensi menjadi Hama Perekonomian?

7 Oct 2010

Diambil dari Suara Pembaruan 6 Oktober 2010: (Copy Paste Habis, dengan pertimbangan Perlu disebarluarkan tanpa bermaksud mengambil keuntungan karena memang tidak ada keuntungan yang diperoleh)

Kekuasaan KPPU Terlalu Besar

Oleh : Hans Edward Hehakaya

Tahun ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berusia 10 tahun (7 Juni lalu), dalam sepuluh tahun itu, dari 3.043 laporan yang masuk, KPPU telah menangani perkara sebanyak 237 kasus dan telah memutus 150 kasus serta mengeluarkan 87 penetapan. Dari sekitar 47 putusan KPPU yang diajukan kasasi sekitar 73 persen yaitu 34 putusan dikuatkan Mahkamah Agung (MA).

Itu pun, KPPU hanya memprioritaskan pemeriksaan atas perkara-perkara yang memberikan dampak penting dan dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Ini tak jauh beda dengan konsep bantuan hukum struktural yang diterapkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Belakangan, KPPU mulai menangani perkara-perkara yang terindikasi adanya kartel pada sejumlah industri vital. Padahal, hingga usianya yang ke-10, KPPU masih dinilai belum mumpuni memutus perkara-perkara kartel. Dibutuhkan kemampuan dan keahlian di atas rata-rata untuk memutus perkara kartel ini yang sangat sulit dibuktikan. Apalagi dalam konteks hukum persaingan di Indonesia, secara eksplisit dikenal dengan apa yang disebut sebagai perjanjian tidak tertulis. Persangkaan yang tidak lazim ini akan sangat sulit untuk dibuktikan dan diterima oleh pengadilan.

Ada semacam keletihan atau lebih tepatnya kejenuhan ketika KPPU mulai putar haluan menangani perkara-perkara yang terindikasi kartel. Ini wajar jika melihat dari perkara-perkara yang ditangani selama ini hampir 90 persen perkara yang diputus KPPU semuanya terkait Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pasal 22 tersebut terkait masalah persekongkolan, khususnya soal tender. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Memang, secara atributif, wewenang untuk mengawasi dan menegakkan UU Anti Monopoli diberikan kepada KPPU. Wewenang atributif adalah wewenang pemerintah yang diberikan oleh suatu perundang- undangan sendiri. Harus diakui, kekuasaan KPPU sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bayangkan saja, selama ini KPPU bertindak selaku penyelidik, penyidik, penuntut dan hakim dalam memutus sebuah perkara dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli. Bandingkan dengan kewenangan KPK yang hanya dapat melakukan penyidikan dan penuntutan. Tentu saja, praktek pengadilan ala KPPU sangat menciderai prinsip due process of law. Netralitas KPPU dalam memutus perkara patut dipertanyakan, karena Komisi ini memiliki kepentingan untuk mewujudkan tuntutan yang mereka ajukan terhadap pelaku usaha.

Dalam mengemban tugas mulianya menegakkan UU Anti Monopoli, kekuasaan KPPU bersifat absolut, monopolistik serta berposisi dominan, sehingga mampu berbuat apa saja, tanpa ada yang dapat dilakukan pihak lain untuk menghentikan.

Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Ungkapan Lord Acton ini masih relevan sampai sekarang. Ketiadaan pengawasan terhadap sebuah lembaga atau badan yang diberi kewenangan sangat besar memiliki kecenderungan disalahgunakan.

Beberapa perkara kartel memang telah diputus oleh KPPU. Misalnya, kartel garam di Sumatera Utara, kartel sms, kartel minyak goreng , kartel fuel surcharge hingga kartel obat. Namun, putusan KPPU serta merta dibantah dengan argumen tak kalah kuat.

Sampai saat ini, untuk perkara-perkara kartel, kemampuan, keahlian dan konsistensi dalam membaca peraturan, melihat penafsiran UU hingga melihat dampak holistik putusan tersebut terhadap ekonomi, kesejahteraan konsumen, dan industri itu sendiri, masih sangat kurang dimiliki KPPU.

Dalam kasus kartel obat yang menghukum Pfizer dan Dexa, KPPU sendiri seakan tidak tahu menahu bahwa obat anti hipertensi yang dimiliki oleh Pfizer dilindungi oleh paten. Dan KPPU seperti tutup mata dan telinga (asal tuding) bahwa menuduh Pfizer Indonesia telah membuat perjanjian untuk menetapkan harga obat.

Dalam soal tuduhan posisi dominan, di antara 34 amlodipine besylate generik lain yang beredar di pasaran, amlodipine besylate milik Pfizer hanya memegang 34 persen dari pangsa pasar dan dalam kelas CCB di mana pengobatan substitusi bisa untuk menyembuhkan hipertensi, dan bersama dengan 85 merk lain, amlodipine besylate hanya memegang 16 persen dan 4.5 persen hanya dalam kelas hipertensi saja.

Tingkat keserampangan KPPU ini juga bisa dilihat pada penanganan perkara dugaan kartel pada industri minyak goreng. KPPU hanya melihat bahwa harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat bergerak tidak sesuai dengan pergerakan bahan baku utama yaitu CPO. Sehingga KPPU menduga ada kekuatan yang mengendalikan harga.

Di satu sisi, sejak awal KPPU menyadari bahwa pemain pasar sangat banyak. Namun karena didorong oleh keinginan berlebih membela konsumen, KPPU terkesan memaksakan diri berpendapat bahwa struktur pasar minyak goreng adalah oligopoli. KPPU juga berargumen bahwa struktur pasar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.

Sebelumnya, studi yang dilakukan KPPU bersama Departemen Perdagangan fokus pada penggunaan market power yang melanggar Anti Monopoli. Karena itu, metode statistik yang digunakan adalah Cointegration Test dan Granger Causality Test. Tetapi hasil test tersebut tidak meyakinkan sehingga pada akhirnya argumen yang dibangun dan peralatan yang digunakan menjadi amburadul.

Saya setuju dengan usulan Todung Mulya Lubis yang menyebutkan bahwa UU No 5 tahun 1999 harus di Judicial Review. Dengan cara kerja KPPU yang tidak transparan dan banyak dipertanyakan ini maka suatu saat nanti, Investasi Indonesia justru akan stag, justru karena ketakutan pengusaha karena KPPU bertindak tidak sesuai due process of law.

Bukti yang sangat baik pernah dilontarkan oleh pengacara Ignatius Andy. KPPU gagal untuk memberantas adanya monopoli dan justru membuat monopoli berkembang. Dia mencontohkan kasus Astro vs Indovision, yang saat ini ada justru hanya Indovision, semua pesaing justru mundur teratur.

Mengalami Deviasi

Kehadiran KPPU memang diharapkan, karena institusi ini hadir untuk menjaga kepentingan bisnis, namun saat ini peran dan fungsi KPPU telah jauh mengalami deviasi dan justru mengancam dunia usaha. Karena itu kehadiran KPPU perlu dipertanyakan kembali, karena justru keputusan-keputusan itu mengancam target pemerintah untuk mendapatkan status investment grade di tahun 2012. Dengan banyaknya keputusan-keputusan yang tidak didasari bukti yang relevan itu maka banyak pihak mempertanyakan legitimasi keputusan KPPU, sementara disisi lain KPPU tidak menyadari bahwa keputusan yang telah dibuat makin menggerus legitimasi institusinya sendiri.

Pada akhirnya, UU Anti Monopoli memang memiliki kekurangan di sana sini yang harus ditambal segera. Karena pelaku usaha di Indonesia jelas membutuhkan iklim kepastian berusaha. Sungguh tidak adil apabila pelaku usaha sudah menanamkan modal begitu besar, dan sudah berupaya mengikuti prosedur yang ditetapkan, bahkan mendapatkan ijin dari pejabat berwenang, namun kemudian diputus bersalah oleh sebuah putusan lembaga yang memutus tidak berdasarkan due process of law.

Kekurangan lain adalah ketiadaan pengawasan terhadap pengemban UU Anti Monopoli, yaitu KPPU. Salah satu yang paling utama adalah, jangan sampai KPPU menjadi agen bagi masuknya sistem hukum negara lain yang belum tentu sesuai dengan falsafah serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kenyataannya, sering dalam menegakkan UU Anti Monopoli, KPPU menggunakan segala teori dari antah berantah yang tidak diatur di Indonesia, misalnya penggunaan teori single economic entity yang diterapkan saat memutus perkara Temasek.

Terakhir, dan yang paling penting, pengawasan terhadap anggota KPPU juga dimaksudkan agar potensi kasus suap yang pernah menimpa komisioner KPPU tidak terjadi lagi. Ini untuk mencegah adanya ironi bahwa KPPU justru dimanfaatkan sebagai sarana melakukan persaingan usaha secara tidak sehat.

Penulis adalah pengacara


TAGS


-

Author

Follow Me